Pular para o conteúdo
TikMonkey

Esta captura não informa mídia reproduzível para o vídeo 7695969069761137941; os metadados públicos abaixo continuam indexados.

MEDAN – Mahasiswa di Medan, Asri, SH, meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sum… — @isi.sumaterautara

Publicado em 13 de out. de 2026 (há mais de duas semanas)0s2.245 visualizações

Mais de @isi.sumaterautara

Estatísticas do vídeo

Contagens públicas da última atualização.

Visualizações
2.245
Curtidas
22
Comentários
0
Compartilhamentos
5
Salvamentos
3
Engajamento
1,2%
Duração
0s
Publicado
13 de out. de 2026

Análise do vídeo

O vídeo do TikTok “MEDAN – Mahasiswa di Medan, Asri, SH, meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menelaah dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang disebut berkaitan dengan aktivitas Wilmar Group di Sumatera Utara. Ia meminta agar setiap indikasi yang memiliki dasar bukti ditelusuri secara profesional sesuai ketentuan hukum. Selain itu, Asri meminta Kejati Sumut dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Sumatera Utara memberikan penjelasan mengenai status permohonan Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Milano dan permohonan pembaruan HGU PT Daya Labuhan Indah. Berdasarkan dokumen tahun 2024 yang menjadi sorotannya, permohonan HGU PT Perkebunan Milano mencakup tiga bidang tanah dengan total luas 3.350,58 hektare di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu. Dokumen Kanwil BPN Sumatera Utara tertanggal 3 Juli 2024, bernomor 164/UND-300.HP.01.01/VII/2024, memuat undangan pemeriksaan, penelitian, peninjauan lapangan, serta sidang Panitia Pemeriksaan Tanah B terkait permohonan tersebut. Sementara itu, permohonan pembaruan HGU PT Daya Labuhan Indah tercatat dalam surat Nomor 022/DLI/EXT/VI/2024 tertanggal 7 Juni 2024. Permohonan yang diajukan oleh Lihardo Sipayung qq. PT Daya Labuhan Indah tersebut mencakup lahan seluas 4.390,3000 hektare di Desa Bilah, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu. Asri meminta BPN Sumut menjelaskan perkembangan kedua permohonan tersebut, termasuk hasil pemeriksaan, status administrasi, dan keputusan resmi yang telah diterbitkan apabila ada. “Kami meminta BPN Sumut membuka informasi mengenai status permohonan HGU dan pembaruannya. Kepastian hukum atas lahan perkebunan harus didasarkan pada dokumen resmi dan penjelasan instansi yang berwenang,” ujar Asri. Minta Dugaan TPPU Ditelusuri Asri juga meminta Kejati Sumut menelaah informasi mengenai dugaan TPPU yang disebut berkaitan dengan Wilmar Group di Sumatera Utara. Menurutnya, apabila terdapat laporan, transaksi, atau dokumen yang mengindikasikan tindak pidana, aparat penegak hukum perlu melakukan verifikasi dan penelusuran sesuai kewenangannya. Ia menegaskan bahwa penelusuran tersebut harus didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk apabila diperlukan pemeriksaan terhadap aliran dana, kepemilikan aset, dan transaksi yang relevan dengan dugaan perkara. “Kami meminta Kejati Sumut menelaah informasi dan bukti yang tersedia. Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” katanya. Asri menekankan bahwa permintaan pemeriksaan bukanlah kesimpulan bahwa Wilmar Group ataupun pihak tertentu telah melakukan TPPU. Dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat berwenang. Minta Penjelasan Lihardo Sipayung Terkait permohonan pembaruan HGU PT Daya Labuhan Indah, Asri juga berharap Lihardo Sipayung dan pihak perusahaan memberikan penjelasan mengenai perkembangan permohonan yang tercatat dalam dokumen tahun 2024 tersebut. Hingga rilis ini disusun, tanggapan Lihardo Sipayung dan status terkini permohonan pembaruan HGU itu belum diperoleh dalam bahan informasi yang menjadi dasar rilis ini. Asri kembali menegaskan bahwa surat permohonan maupun undangan pemeriksaan tidak serta-merta membuktikan bahwa HGU telah diterbitkan, pembaruan telah disetujui, ataupun terjadi pelanggaran hukum. Ia berharap Kejati Sumut dan BPN Sumut memberikan respons sesuai kewenangan masing-masing agar persoalan tersebut memperoleh kejelasan berdasarkan fakta dan dokumen resmi.” de @isi.sumaterautara tem 2.245 visualizações, 22 curtidas, 0 comentários e 5 compartilhamentos nas métricas públicas captadas por este índice. Isso dá uma taxa de engajamento de 1,2% (curtidas, comentários e compartilhamentos sobre visualizações). Foi publicado há mais de duas semanas e tem duração de 0 segundo. Total de salvamentos: 3.

Dados de 16 de out. de 2026 (UTC), da última atualização pública captada por este índice.

Isi_Sumut

@isi.sumaterautara

Endors/Iklan DM 🤏

Ver perfil
Seguidores
45.630
Seguindo
19
Curtidas
2.920.560
Vídeos
1.704

Vídeos recentes

MAIS DE @ISI.SUMATERAUTARA

Perguntas frequentes

Quantas visualizações este vídeo do TikTok tem?
A captura indexada aqui registra 2.245 visualizações, 22 curtidas e 0 comentários.
Quem publicou este vídeo do TikTok?
Foi publicado por @isi.sumaterautara, que tem link nesta página.
Qual é a taxa de engajamento deste vídeo do TikTok?
Considerando as métricas captadas, a taxa de engajamento é de 1,2% (curtidas + comentários + compartilhamentos sobre visualizações).
Quando este vídeo do TikTok foi publicado?
Foi publicado em 2026-10-13, há mais de duas semanas.