Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara (Kanwil DJP Kaltimtara) merangkul 37 pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik di Balikpapan, Rabu (21/10). Forum ini bertujuan menghimpun masukan untuk meningkatkan kualitas layanan perpajakan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel. Kepala Kanwil DJP Kaltimtara Ihsan Priyawibawa mengatakan, aspirasi peserta akan menjadi bahan perbaikan layanan di daerah. Masukan terkait regulasi juga akan diteruskan ke kantor pusat. Forum tersebut turut membahas penerapan sistem perpajakan CoreTax yang membutuhkan edukasi berkelanjutan agar mudah digunakan wajib pajak. Ihsan juga memaparkan fasilitas pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2022. Untuk memperluas edukasi dan akses layanan, DJP Kaltimtara telah menjalin 26 kerja sama dengan perguruan tinggi serta enam kerja sama dengan pemerintah daerah untuk pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP). Ihsan menegaskan komitmen DJP mencegah gratifikasi dan benturan kepentingan. Ia mengimbau masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran petugas melalui kanal pengaduan resmi DJP. “Integritas merupakan tanggung jawab kita bersama, termasuk dalam kami memberikan layanan kepada Bapak Ibu para pemangku kepentingan,” kata Ihsan. Penulis dan Video: Ulil Muawanah Redaktur: Supriyadi Template: Gana — @kaltimpostnews TikTok