Chuyển tới nội dung
TikMonkey

Bản ghi này không có nội dung phát được cho video 7671107339180723473; siêu dữ liệu công khai bên dưới vẫn được lập chỉ mục.

𝙏𝙚𝙧𝙣𝙖𝙩𝙚𝙝𝙖𝙧𝙞𝙞𝙣𝙞 – Rencana Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajukan pinjaman daerah sebe… — @talucur_stenga.07

Đăng ngày 7 thg 8, 2026 (3 tháng trước)0 giây14.072 lượt xem

Thống kê video

Số liệu công khai từ lần làm mới gần nhất.

Lượt xem
14.072
Lượt thích
201
Bình luận
52
Lượt chia sẻ
4
Lượt lưu
18
Tương tác
1,83%
Thời lượng
0 giây
Ngày đăng
7 thg 8, 2026

Phân tích video

Video TikTok “𝙏𝙚𝙧𝙣𝙖𝙩𝙚𝙝𝙖𝙧𝙞𝙞𝙣𝙞 – Rencana Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun untuk membiayai pembangunan 11 ruas jalan dan jembatan menuai sorotan dari DPRD. Anggota DPRD Maluku Utara Fraksi Hanura, Sukri Ali, mempertanyakan tidak hanya pemerataan alokasi anggaran, tetapi juga kemampuan fiskal pemerintah dalam menanggung beban utang tersebut. Dalam rapat pembahasan anggaran, Sukri mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki sejumlah fungsi, di antaranya fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Menurutnya, rencana penggunaan dana pinjaman belum mencerminkan prinsip pemerataan karena sebagian besar anggaran disebut akan terkonsentrasi di satu daerah. Berdasarkan pemaparan yang diterimanya, pinjaman Rp1 triliun akan dicairkan dalam dua tahap, yakni sekitar Rp500 miliar pada 2027 dan Rp500 miliar pada 2028. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp470 miliar direncanakan untuk pembangunan fisik di Kabupaten Halmahera Selatan, belum termasuk biaya perencanaan dan pengawasan. “Ini saya sampaikan sebagai bahan koreksi bagi Banggar, TAPD, dan pemerintah daerah. Halmahera Selatan diperkirakan menerima sekitar Rp470 miliar untuk pekerjaan fisik, belum termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,” kata Sukri, Kamis 6 Agustus 2026. Ia menilai skema tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan distribusi anggaran, sebab pembayaran pinjaman nantinya akan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Maluku Utara melalui penerimaan pajak daerah. “Kenapa distribusi anggaran hanya terpusat di Halmahera Selatan? Sementara masyarakat di seluruh kabupaten dan kota ikut menanggung pembayaran pinjaman melalui pajak,” ujarnya. Selain distribusi anggaran, Sukri juga mempertanyakan skema jaminan yang akan digunakan pemerintah daerah untuk memperoleh pinjaman. Menurutnya, dana transfer dari pemerintah pusat tidak lagi dapat dijadikan jaminan karena telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Karena itu, ia meminta pemerintah menjelaskan secara rinci sumber jaminan pinjaman, apakah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau sumber pendapatan lain. Menurutnya, dokumen yang disampaikan kepada DPRD baru memuat tren pendapatan, tetapi belum menjelaskan kemampuan fiskal daerah dalam menjamin pinjaman tersebut. Ia mengingatkan agar kemampuan PAD tidak sepenuhnya diarahkan untuk membayar pinjaman infrastruktur sehingga mengurangi ruang fiskal bagi sektor pelayanan dasar. “Jangan sampai seluruh kemampuan PAD diarahkan untuk membiayai jalan dan jembatan, sementara sektor pendidikan, kesehatan, kelautan, perikanan, dan kebutuhan belanja daerah lainnya justru terabaikan,” tegasnya. Sukri juga menyoroti besarnya kewajiban keuangan yang masih dimiliki pemerintah daerah. Berdasarkan perhitungannya, total utang daerah saat ini mencapai sekitar Rp1,3 triliun. Jika pinjaman baru sebesar Rp1 triliun disetujui, maka total kewajiban pemerintah diperkirakan meningkat menjadi sekitar Rp2,3 triliun. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan kemampuan daerah dalam memenuhi seluruh kewajiban tersebut, termasuk penyelesaian utang kepada pihak ketiga yang hingga kini belum tuntas. “Kalau total utang menjadi Rp2,3 triliun, apa jaminannya? Utang kepada pihak ketiga masih belum lunas, termasuk kewajiban lainnya yang nilainya juga cukup besar. Ini perlu dijelaskan agar kami dapat mempertimbangkan usulan tersebut secara objektif,” katanya. Ia menegaskan, DPRD membutuhkan penjelasan yang komprehensif mengenai pemerataan distribusi anggaran, skema jaminan pinjaman, serta kapasitas fiskal pemerintah daerah sebelum memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman tersebut.” của @talucur_stenga.07 có 14.072 lượt xem, 201 lượt thích, 52 bình luận, 4 lượt chia sẻ trong số liệu công khai mà chỉ mục này ghi nhận. Tỷ lệ tương tác tương ứng là 1,83% (lượt thích, bình luận và chia sẻ trên lượt xem). Video được đăng 3 tháng trước và có thời lượng 0 giây. Video đã được lưu 18 lần.

Dữ liệu tính đến 24 thg 10, 2026 (UTC), từ lần làm mới công khai gần nhất mà chỉ mục này ghi nhận.

𝙏𝘼𝙇𝙐𝘾𝙐𝙍_𝙎𝙏𝙀𝙉𝙂𝘼👻

@talucur_stenga.07

𝙄𝙉𝙁𝙊 𝙈𝘼𝙇𝙐𝙆𝙐 𝙐𝙏𝘼𝙍𝘼

Xem hồ sơ
Người theo dõi
21.049
Đang theo dõi
3.619
Lượt thích
591.497
Video
1.789

Video gần đây

XEM THÊM TỪ @TALUCUR_STENGA.07

Câu hỏi thường gặp

Video TikTok này có bao nhiêu lượt xem?
Bản ghi được lập chỉ mục ở đây cho thấy 14.072 lượt xem, 201 lượt thích và 52 bình luận.
Ai đã đăng video TikTok này?
Video được đăng bởi @talucur_stenga.07, có liên kết ngay trên trang này.
Tỷ lệ tương tác của video TikTok này là bao nhiêu?
Theo các số liệu đã ghi nhận, tỷ lệ tương tác là 1,83% (lượt thích + bình luận + chia sẻ trên lượt xem).
Video TikTok này được đăng khi nào?
Video được đăng vào 2026-08-07, 3 tháng trước.