Zum Inhalt springen
TikMonkey

Für das Video 7671107339180723473 meldet diese Erfassung keine abspielbaren Medien; die öffentlichen Metadaten unten sind trotzdem indexiert.

𝙏𝙚𝙧𝙣𝙖𝙩𝙚𝙝𝙖𝙧𝙞𝙞𝙣𝙞 – Rencana Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajukan pinjaman daerah sebe… — @talucur_stenga.07

Gepostet am 7. Aug. 2026 (vor 3 Monaten)0 s14.072 Aufrufe

Video-Statistiken

Öffentliche Zahlen vom letzten Abruf.

Aufrufe
14.072
Likes
201
Kommentare
52
Shares
4
Gespeichert
18
Engagement
1,83 %
Dauer
0 s
Gepostet
7. Aug. 2026

Video-Einblicke

Das TikTok-Video „𝙏𝙚𝙧𝙣𝙖𝙩𝙚𝙝𝙖𝙧𝙞𝙞𝙣𝙞 – Rencana Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun untuk membiayai pembangunan 11 ruas jalan dan jembatan menuai sorotan dari DPRD. Anggota DPRD Maluku Utara Fraksi Hanura, Sukri Ali, mempertanyakan tidak hanya pemerataan alokasi anggaran, tetapi juga kemampuan fiskal pemerintah dalam menanggung beban utang tersebut. Dalam rapat pembahasan anggaran, Sukri mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki sejumlah fungsi, di antaranya fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Menurutnya, rencana penggunaan dana pinjaman belum mencerminkan prinsip pemerataan karena sebagian besar anggaran disebut akan terkonsentrasi di satu daerah. Berdasarkan pemaparan yang diterimanya, pinjaman Rp1 triliun akan dicairkan dalam dua tahap, yakni sekitar Rp500 miliar pada 2027 dan Rp500 miliar pada 2028. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp470 miliar direncanakan untuk pembangunan fisik di Kabupaten Halmahera Selatan, belum termasuk biaya perencanaan dan pengawasan. “Ini saya sampaikan sebagai bahan koreksi bagi Banggar, TAPD, dan pemerintah daerah. Halmahera Selatan diperkirakan menerima sekitar Rp470 miliar untuk pekerjaan fisik, belum termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,” kata Sukri, Kamis 6 Agustus 2026. Ia menilai skema tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan distribusi anggaran, sebab pembayaran pinjaman nantinya akan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Maluku Utara melalui penerimaan pajak daerah. “Kenapa distribusi anggaran hanya terpusat di Halmahera Selatan? Sementara masyarakat di seluruh kabupaten dan kota ikut menanggung pembayaran pinjaman melalui pajak,” ujarnya. Selain distribusi anggaran, Sukri juga mempertanyakan skema jaminan yang akan digunakan pemerintah daerah untuk memperoleh pinjaman. Menurutnya, dana transfer dari pemerintah pusat tidak lagi dapat dijadikan jaminan karena telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Karena itu, ia meminta pemerintah menjelaskan secara rinci sumber jaminan pinjaman, apakah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau sumber pendapatan lain. Menurutnya, dokumen yang disampaikan kepada DPRD baru memuat tren pendapatan, tetapi belum menjelaskan kemampuan fiskal daerah dalam menjamin pinjaman tersebut. Ia mengingatkan agar kemampuan PAD tidak sepenuhnya diarahkan untuk membayar pinjaman infrastruktur sehingga mengurangi ruang fiskal bagi sektor pelayanan dasar. “Jangan sampai seluruh kemampuan PAD diarahkan untuk membiayai jalan dan jembatan, sementara sektor pendidikan, kesehatan, kelautan, perikanan, dan kebutuhan belanja daerah lainnya justru terabaikan,” tegasnya. Sukri juga menyoroti besarnya kewajiban keuangan yang masih dimiliki pemerintah daerah. Berdasarkan perhitungannya, total utang daerah saat ini mencapai sekitar Rp1,3 triliun. Jika pinjaman baru sebesar Rp1 triliun disetujui, maka total kewajiban pemerintah diperkirakan meningkat menjadi sekitar Rp2,3 triliun. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan kemampuan daerah dalam memenuhi seluruh kewajiban tersebut, termasuk penyelesaian utang kepada pihak ketiga yang hingga kini belum tuntas. “Kalau total utang menjadi Rp2,3 triliun, apa jaminannya? Utang kepada pihak ketiga masih belum lunas, termasuk kewajiban lainnya yang nilainya juga cukup besar. Ini perlu dijelaskan agar kami dapat mempertimbangkan usulan tersebut secara objektif,” katanya. Ia menegaskan, DPRD membutuhkan penjelasan yang komprehensif mengenai pemerataan distribusi anggaran, skema jaminan pinjaman, serta kapasitas fiskal pemerintah daerah sebelum memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman tersebut.“ von @talucur_stenga.07 kommt laut den von diesem Index erfassten öffentlichen Kennzahlen auf 14.072 Aufrufe, 201 Likes, 52 Kommentare, 4 Shares. Das entspricht einer Engagement-Rate von 1,83 % (Likes, Kommentare und Shares im Verhältnis zu den Aufrufen). Es wurde vor 3 Monaten gepostet und dauert 0 Sekunden. Es wurde 18 Mal gespeichert.

Datenstand: 24. Okt. 2026 (UTC), vom letzten öffentlichen Abruf dieses Index.

𝙏𝘼𝙇𝙐𝘾𝙐𝙍_𝙎𝙏𝙀𝙉𝙂𝘼👻

@talucur_stenga.07

𝙄𝙉𝙁𝙊 𝙈𝘼𝙇𝙐𝙆𝙐 𝙐𝙏𝘼𝙍𝘼

Profil ansehen
Follower
21.049
Gefolgt
3.619
Likes
591.497
Videos
1.789

Neueste Videos

MEHR VON @TALUCUR_STENGA.07

Häufige Fragen

Wie viele Aufrufe hat dieses TikTok-Video?
Die hier indexierte Erfassung meldet 14.072 Aufrufe, 201 Likes und 52 Kommentare.
Wer hat dieses TikTok-Video gepostet?
Gepostet wurde es von @talucur_stenga.07, das Profil ist auf dieser Seite verlinkt.
Wie hoch ist die Engagement-Rate dieses TikTok-Videos?
Über die erfassten Kennzahlen hinweg liegt die Engagement-Rate bei 1,83 % (Likes + Kommentare + Shares im Verhältnis zu den Aufrufen).
Wann wurde dieses TikTok-Video gepostet?
Gepostet am 2026-08-07, vor 3 Monaten.