この取得データには動画7697242288308735253の再生可能なメディアがありません。以下の公開メタデータは引き続きインデックスされています。

MEDAN – Koordinator Mahasiswa Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Sumatera Utara, Nanda Rizki T… — @isi.sumaterautara

2026年10月16日に投稿（2週間以上前）0秒59,186回再生

動画の統計

直近の更新で取得した公開カウントです。

再生数: 59,186
いいね: 111
コメント: 2
シェア: 2
保存: 7
エンゲージメント: 0.19%
再生時間: 0秒
投稿日: 2026年10月16日

動画のインサイト

@isi.sumaterautaraのTikTok動画「MEDAN – Koordinator Mahasiswa Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Sumatera Utara, Nanda Rizki Tambunan, menyoroti laporan harta kekayaan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tapanuli Utara, Naungan Harahap, S.H., M.H. MAKI meminta klarifikasi dan verifikasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2025 yang mencatat total kekayaan sebesar Rp957,48 juta. Dalam keterangan pers kepada wartawan di Medan, Jumat (16/10/2026), Nanda mengatakan komposisi aset yang tercantum dalam laporan tersebut perlu dicermati untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaiannya dengan ketentuan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Berdasarkan data yang menjadi bahan kajian MAKI, Naungan Harahap tercatat melaporkan satu unit sepeda motor Honda Astrea Grand tahun 1997 senilai Rp2 juta dalam kategori alat transportasi dan mesin. Sementara itu, tanah dan bangunan dilaporkan senilai Rp400 juta, sedangkan harta bergerak lainnya mencapai Rp280,1 juta. Perbedaan komposisi aset tersebut memunculkan pertanyaan yang dinilai perlu dijawab secara terbuka. MAKI mempertanyakan apakah kendaraan yang tercantum memang merupakan satu-satunya kendaraan yang wajib dilaporkan atau masih terdapat informasi lain yang perlu diklarifikasi. Koordinator MAKI, Nanda Rizki Tambunan, menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan pilihan pejabat menggunakan kendaraan lama ataupun baru. Namun, menurutnya, kelengkapan laporan kekayaan pejabat publik merupakan hal yang jauh lebih penting daripada sekadar angka yang tercantum dalam dokumen. “Jabatan tinggi tidak berarti seseorang harus memiliki kendaraan mewah. Namun, ketika LHKPN hanya mencantumkan sepeda motor tahun 1997, sementara total kekayaan yang dilaporkan mendekati Rp1 miliar, wajar apabila publik meminta penjelasan mengenai komposisi aset tersebut. Jangan sampai laporan terlihat lengkap di atas kertas, tetapi pertanyaan mendasar mengenai kelengkapan harta masih belum terjawab,” ujar Nanda dalam keterangan pers kepada wartawan di Medan, Jumat (16/10/2026). Menurut Nanda, persoalan ini tidak semestinya dinilai hanya berdasarkan jenis atau usia kendaraan. Hal yang lebih penting adalah memastikan bahwa laporan kekayaan mencerminkan kondisi sebenarnya sesuai ketentuan yang berlaku. Nanda menegaskan, MAKI Sumut mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan verifikasi terhadap LHKPN tersebut guna memastikan kesesuaian antara harta yang dilaporkan dan kondisi sebenarnya. MAKI juga meminta Kejaksaan Agung melalui fungsi pengawasan internal menelaah persoalan ini apabila terdapat dasar yang cukup untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memberikan kejelasan kepada publik sekaligus memastikan bahwa kewajiban pelaporan harta kekayaan pejabat negara dijalankan secara transparan dan akuntabel. MAKI menegaskan, ada atau tidaknya pelanggaran harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Nanda, pelaporan LHKPN merupakan bagian dari akuntabilitas penyelenggara negara sebagaimana prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. “Jika memang seluruh harta yang wajib dilaporkan telah dicantumkan dengan benar, verifikasi dapat memberikan kejelasan. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian, harus ada tindak lanjut sesuai ketentuan hukum. Transparansi pejabat publik tidak cukup berhenti pada laporan administratif, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Nanda」は、このインデックスが取得した公開指標で59,186回再生、111いいね、2コメント、2シェアとなっています。エンゲージメント率は0.19%です（再生数に対する、いいね・コメント・シェアの割合）。投稿されたのは2週間以上前で、再生時間は0 秒です。 7回保存されています。

2026年10月21日（UTC）時点のデータです。このインデックスが取得した直近の公開データ更新に基づきます。