Saltar al contenido
TikMonkey

Esta captura no indica contenido reproducible para el vídeo 7697242288308735253; los metadatos públicos de abajo siguen indexados.

MEDAN – Koordinator Mahasiswa Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Sumatera Utara, Nanda Rizki T… — @isi.sumaterautara

Publicado el 16 oct 2026 (hace más de dos semanas)0 s59,186 visualizaciones

Más de @isi.sumaterautara

Estadísticas del vídeo

Cifras públicas de la última actualización.

Visualizaciones
59,186
Me gusta
111
Comentarios
2
Compartidos
2
Guardados
7
Interacción
0.19%
Duración
0 s
Publicado
16 oct 2026

Análisis del vídeo

El vídeo de TikTok de @isi.sumaterautara “MEDAN – Koordinator Mahasiswa Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Sumatera Utara, Nanda Rizki Tambunan, menyoroti laporan harta kekayaan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tapanuli Utara, Naungan Harahap, S.H., M.H. MAKI meminta klarifikasi dan verifikasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2025 yang mencatat total kekayaan sebesar Rp957,48 juta. Dalam keterangan pers kepada wartawan di Medan, Jumat (16/10/2026), Nanda mengatakan komposisi aset yang tercantum dalam laporan tersebut perlu dicermati untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaiannya dengan ketentuan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Berdasarkan data yang menjadi bahan kajian MAKI, Naungan Harahap tercatat melaporkan satu unit sepeda motor Honda Astrea Grand tahun 1997 senilai Rp2 juta dalam kategori alat transportasi dan mesin. Sementara itu, tanah dan bangunan dilaporkan senilai Rp400 juta, sedangkan harta bergerak lainnya mencapai Rp280,1 juta. Perbedaan komposisi aset tersebut memunculkan pertanyaan yang dinilai perlu dijawab secara terbuka. MAKI mempertanyakan apakah kendaraan yang tercantum memang merupakan satu-satunya kendaraan yang wajib dilaporkan atau masih terdapat informasi lain yang perlu diklarifikasi. Koordinator MAKI, Nanda Rizki Tambunan, menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan pilihan pejabat menggunakan kendaraan lama ataupun baru. Namun, menurutnya, kelengkapan laporan kekayaan pejabat publik merupakan hal yang jauh lebih penting daripada sekadar angka yang tercantum dalam dokumen. “Jabatan tinggi tidak berarti seseorang harus memiliki kendaraan mewah. Namun, ketika LHKPN hanya mencantumkan sepeda motor tahun 1997, sementara total kekayaan yang dilaporkan mendekati Rp1 miliar, wajar apabila publik meminta penjelasan mengenai komposisi aset tersebut. Jangan sampai laporan terlihat lengkap di atas kertas, tetapi pertanyaan mendasar mengenai kelengkapan harta masih belum terjawab,” ujar Nanda dalam keterangan pers kepada wartawan di Medan, Jumat (16/10/2026). Menurut Nanda, persoalan ini tidak semestinya dinilai hanya berdasarkan jenis atau usia kendaraan. Hal yang lebih penting adalah memastikan bahwa laporan kekayaan mencerminkan kondisi sebenarnya sesuai ketentuan yang berlaku. Nanda menegaskan, MAKI Sumut mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan verifikasi terhadap LHKPN tersebut guna memastikan kesesuaian antara harta yang dilaporkan dan kondisi sebenarnya. MAKI juga meminta Kejaksaan Agung melalui fungsi pengawasan internal menelaah persoalan ini apabila terdapat dasar yang cukup untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memberikan kejelasan kepada publik sekaligus memastikan bahwa kewajiban pelaporan harta kekayaan pejabat negara dijalankan secara transparan dan akuntabel. MAKI menegaskan, ada atau tidaknya pelanggaran harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Nanda, pelaporan LHKPN merupakan bagian dari akuntabilitas penyelenggara negara sebagaimana prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. “Jika memang seluruh harta yang wajib dilaporkan telah dicantumkan dengan benar, verifikasi dapat memberikan kejelasan. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian, harus ada tindak lanjut sesuai ketentuan hukum. Transparansi pejabat publik tidak cukup berhenti pada laporan administratif, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Nanda” tiene 59,186 visualizaciones, 111 me gusta, 2 comentarios y 2 compartidos en las métricas públicas registradas por este índice. Eso equivale a una tasa de interacción de 0.19% (me gusta, comentarios y compartidos sobre visualizaciones). Se publicó hace más de dos semanas y dura 0 segundos. Se ha guardado 7 veces.

Datos al 21 oct 2026 (UTC), de la última actualización pública registrada por este índice.

Isi_Sumut

@isi.sumaterautara

Endors/Iklan DM 🤏

Ver perfil
Seguidores
45,630
Siguiendo
19
Me gusta
2,920,560
Vídeos
1,704

Vídeos recientes

MÁS DE @ISI.SUMATERAUTARA

Preguntas frecuentes

¿Cuántas visualizaciones tiene este vídeo de TikTok?
La captura indexada aquí registra 59,186 visualizaciones, 111 me gusta y 2 comentarios.
¿Quién publicó este vídeo de TikTok?
Lo publicó @isi.sumaterautara, cuyo perfil está enlazado en esta página.
¿Cuál es la tasa de interacción de este vídeo de TikTok?
Según las métricas registradas, la tasa de interacción es de 0.19% (me gusta + comentarios + compartidos sobre visualizaciones).
¿Cuándo se publicó este vídeo de TikTok?
Se publicó el 2026-10-16, hace más de dos semanas.