この取得データには動画7650649306327747856の再生可能なメディアがありません。以下の公開メタデータは引き続きインデックスされています。

Anggota DPRD Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba, mendesak Gubernur Maluku Utara, Sherly… — @talucur_stenga.07

2026年6月12日に投稿（5 か月前）0秒10,209回再生

動画の統計

直近の更新で取得した公開カウントです。

再生数: 10,209
いいね: 123
コメント: 33
シェア: 3
保存: 6
エンゲージメント: 1.56%
再生時間: 0秒
投稿日: 2026年6月12日

動画のインサイト

@talucur_stenga.07のTikTok動画「Anggota DPRD Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba, mendesak Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, untuk memprioritaskan penyelesaian persoalan kerusakan lingkungan yang terjadi di sejumlah wilayah di Maluku Utara. Desakan tersebut disampaikan Nazlatan dalam rapat paripurna DPRD Maluku Utara yang digelar pada Jumat (12/6/2026). Menurut politisi Partai Gerindra itu, masyarakat lebih membutuhkan langkah nyata pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi rakyat dibandingkan capaian administratif semata. "Rakyat sebenarnya tidak peduli segala administrasi yang telah kita sediakan, tetapi bagaimana kita bekerja untuk mereka," ujar Nazlatan dalam rapat paripurna. Ia menilai raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemerintah Provinsi Maluku Utara seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat penyelesaian masalah lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Nazlatan juga meminta Gubernur Sherly, yang menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria, untuk menepati komitmen dalam menangani persoalan lingkungan dan perlindungan wilayah masyarakat. "Mudah-mudahan dengan ditetapkannya WTP ini saya meminta janji gubernur agar menyelesaikan persoalan lingkungan, karena gubernur merupakan Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria," katanya. Menurut Nazlatan, pencemaran lingkungan yang terjadi di Maluku Utara banyak dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan ekstraktif yang beroperasi di berbagai daerah. Karena itu, ia menegaskan perlunya perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian ekosistem di Maluku Utara. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sherly Tjoanda menyatakan bahwa pemerintah provinsi telah melakukan pembahasan terkait persoalan lingkungan dan tanah adat bersama Balai Kehutanan serta perwakilan pemerintah pusat. Namun, Sherly menjelaskan bahwa upaya penyelesaian persoalan tanah adat masih menghadapi kendala regulasi. Menurutnya, diperlukan Peraturan Daerah (Perda) yang hingga kini belum diusulkan oleh pemerintah kabupaten terkait. "Kita sebenarnya sudah berdiskusi terkait hutan adat, tetapi kita butuh Perda, dan Perda itu asalnya dari kabupaten setempat," ujar Sherly. Source: haliyora.id」は、このインデックスが取得した公開指標で10,209回再生、123いいね、33コメント、3シェアとなっています。エンゲージメント率は1.56%です（再生数に対する、いいね・コメント・シェアの割合）。投稿されたのは5 か月前で、再生時間は0 秒です。 6回保存されています。

2026年10月24日（UTC）時点のデータです。このインデックスが取得した直近の公開データ更新に基づきます。