Anggota DPRD Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba, mendesak Gubernur Maluku Utara, Sherly… — @talucur_stenga.07

Análisis del vídeo

El vídeo de TikTok de @talucur_stenga.07 “Anggota DPRD Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba, mendesak Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, untuk memprioritaskan penyelesaian persoalan kerusakan lingkungan yang terjadi di sejumlah wilayah di Maluku Utara. Desakan tersebut disampaikan Nazlatan dalam rapat paripurna DPRD Maluku Utara yang digelar pada Jumat (12/6/2026). Menurut politisi Partai Gerindra itu, masyarakat lebih membutuhkan langkah nyata pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi rakyat dibandingkan capaian administratif semata. "Rakyat sebenarnya tidak peduli segala administrasi yang telah kita sediakan, tetapi bagaimana kita bekerja untuk mereka," ujar Nazlatan dalam rapat paripurna. Ia menilai raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemerintah Provinsi Maluku Utara seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat penyelesaian masalah lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Nazlatan juga meminta Gubernur Sherly, yang menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria, untuk menepati komitmen dalam menangani persoalan lingkungan dan perlindungan wilayah masyarakat. "Mudah-mudahan dengan ditetapkannya WTP ini saya meminta janji gubernur agar menyelesaikan persoalan lingkungan, karena gubernur merupakan Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria," katanya. Menurut Nazlatan, pencemaran lingkungan yang terjadi di Maluku Utara banyak dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan ekstraktif yang beroperasi di berbagai daerah. Karena itu, ia menegaskan perlunya perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian ekosistem di Maluku Utara. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sherly Tjoanda menyatakan bahwa pemerintah provinsi telah melakukan pembahasan terkait persoalan lingkungan dan tanah adat bersama Balai Kehutanan serta perwakilan pemerintah pusat. Namun, Sherly menjelaskan bahwa upaya penyelesaian persoalan tanah adat masih menghadapi kendala regulasi. Menurutnya, diperlukan Peraturan Daerah (Perda) yang hingga kini belum diusulkan oleh pemerintah kabupaten terkait. "Kita sebenarnya sudah berdiskusi terkait hutan adat, tetapi kita butuh Perda, dan Perda itu asalnya dari kabupaten setempat," ujar Sherly. Source: haliyora.id” tiene 10,209 visualizaciones, 123 me gusta, 33 comentarios y 3 compartidos en las métricas públicas registradas por este índice. Eso equivale a una tasa de interacción de 1.56% (me gusta, comentarios y compartidos sobre visualizaciones). Se publicó hace 5 meses y dura 0 segundos. Se ha guardado 6 veces.

Preguntas frecuentes

¿Cuántas visualizaciones tiene este vídeo de TikTok?

La captura indexada aquí registra 10,209 visualizaciones, 123 me gusta y 33 comentarios.

¿Quién publicó este vídeo de TikTok?

Lo publicó @talucur_stenga.07, cuyo perfil está enlazado en esta página.

¿Cuál es la tasa de interacción de este vídeo de TikTok?

Según las métricas registradas, la tasa de interacción es de 1.56% (me gusta + comentarios + compartidos sobre visualizaciones).

¿Cuándo se publicó este vídeo de TikTok?

Se publicó el 2026-06-12, hace 5 meses.