Zum Inhalt springen
TikMonkey

Für das Video 7699409186374929671 meldet diese Erfassung keine abspielbaren Medien; die öffentlichen Metadaten unten sind trotzdem indexiert.

CAK KABAR, MEDAN — Pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Karo… — @cakkabar

Gepostet am 22. Okt. 2026 (vor 6 Tagen)0 s367 Aufrufe

Video-Statistiken

Öffentliche Zahlen vom letzten Abruf.

Aufrufe
367
Likes
1
Kommentare
1
Shares
0
Gespeichert
0
Engagement
0,54 %
Dauer
0 s
Gepostet
22. Okt. 2026

Video-Einblicke

Das TikTok-Video „CAK KABAR, MEDAN — Pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Karo tahun 2025 senilai sekitar Rp4,4 miliar dalam 92 program menuai sorotan. Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (PB ALAMP AKSI) mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dan BPK RI Perwakilan Sumut segera melakukan pemeriksaan. Desakan tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa di depan gedung Kejati Sumut, Kamis (22/10/2026). Ketua Umum PB ALAMP AKSI, Eka Armada Danu Saptala, S.E., menilai pengelolaan dana CSR Kabupaten Karo perlu ditelusuri secara transparan, terutama terkait penyaluran, penerima manfaat, realisasi program, dan pertanggungjawaban anggaran. Eka juga menyoroti Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Karo pada 31 Agustus 2026 yang dipimpin Ketua DPRD Karo, Iriani Tarigan. Menurutnya, persoalan pengelolaan dana CSR tersebut masih membutuhkan kejelasan dan tindak lanjut yang konkret. “Kami meminta Kepala Kejati Sumut, Muhimuddin, memberikan arahan tegas kepada Kejaksaan Negeri Karo agar menaruh perhatian serius terhadap dugaan KKN dalam pengelolaan dana CSR ini,” tegas Eka dalam orasinya. PB ALAMP AKSI mengungkapkan, berdasarkan informasi yang mereka peroleh, terdapat persoalan terkait kelengkapan data penerima manfaat dan bukti pelaksanaan program CSR tahun 2025. Bappeda Kabupaten Karo diduga belum memiliki data terperinci untuk seluruh program, sementara laporan dari perusahaan disebut menjadi salah satu bahan monitoring. Kondisi tersebut, menurut PB ALAMP AKSI, perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan guna memastikan 92 program senilai Rp4,4 miliar benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Sorotan juga diarahkan pada program pendidikan senilai sekitar Rp2 miliar yang disebut diperuntukkan bagi sembilan siswa di SMA Unggul Bina Kasih Nusantara, Medan. Besarnya nilai program dibandingkan jumlah penerima manfaat memunculkan pertanyaan mengenai dasar penetapan, mekanisme seleksi, sumber pendanaan, dan realisasi penyalurannya. PB ALAMP AKSI turut meminta aparat memeriksa informasi mengenai dugaan keterkaitan sekolah tersebut dengan Bupati Karo, Antonius Ginting. Namun, organisasi itu menegaskan bahwa informasi mengenai potensi konflik kepentingan tersebut harus diverifikasi berdasarkan dokumen dan bukti yang sah, bukan dijadikan kesimpulan sebelum pemeriksaan. Selain itu, mereka menyoroti informasi mengenai program yang tercatat sebagai CSR tahun 2025, tetapi diduga baru dilaksanakan pada 2026, termasuk kegiatan pengembangan bunga di Desa Doulu. Informasi tentang perusahaan yang disebut telah menyerahkan dana CSR, tetapi diduga tidak tercantum dalam daftar pelaksanaan program tahun 2025, juga diminta untuk diklarifikasi. Menurut Eka, keberadaan forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kabupaten Karo periode 2025–2029 seharusnya memperkuat koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap program, katanya, harus memiliki data pengusulan, penetapan, penyaluran, penerima manfaat, serta bukti realisasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Desak Kejati dan BPK Bertindak Dalam tuntutannya, PB ALAMP AKSI mendesak Kejati Sumut menelusuri seluruh alur pengelolaan dana CSR Kabupaten Karo, mulai dari perusahaan pemberi dana, forum CSR/TJSL, pemerintah daerah, hingga penerima manfaat. Mereka juga meminta pemeriksaan khusus terhadap program pendidikan senilai sekitar Rp2 miliar dan dugaan potensi konflik kepentingan dalam penetapan penerima program. Organisasi tersebut turut meminta BPK RI Perwakilan Sumut melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya, termasuk memverifikasi kesesuaian data 92 program, dokumen pendukung, pelaksanaan kegiatan, serta manfaat yang diterima masyarakat. ‎(Baca Sambungan dikolom komentar)“ von @cakkabar kommt laut den von diesem Index erfassten öffentlichen Kennzahlen auf 367 Aufrufe, 1 Likes, 1 Kommentare, 0 Shares. Das entspricht einer Engagement-Rate von 0,54 % (Likes, Kommentare und Shares im Verhältnis zu den Aufrufen). Es wurde vor 6 Tagen gepostet und dauert 0 Sekunden.

Datenstand: 24. Okt. 2026 (UTC), vom letzten öffentlichen Abruf dieses Index.

cakkabar

@cakkabar

Pena di tangan kanan, kopi di tangan kiri, mata memantau drama viral hari ini. Kalo ada yang aneh dan bikin bengek, pasti langsung tayang esok hari!

Profil ansehen
Follower
19.037
Gefolgt
11
Likes
1.226.151
Videos
746

Neueste Videos

MEHR VON @CAKKABAR

Häufige Fragen

Wie viele Aufrufe hat dieses TikTok-Video?
Die hier indexierte Erfassung meldet 367 Aufrufe, 1 Likes und 1 Kommentare.
Wer hat dieses TikTok-Video gepostet?
Gepostet wurde es von @cakkabar, das Profil ist auf dieser Seite verlinkt.
Wie hoch ist die Engagement-Rate dieses TikTok-Videos?
Über die erfassten Kennzahlen hinweg liegt die Engagement-Rate bei 0,54 % (Likes + Kommentare + Shares im Verhältnis zu den Aufrufen).
Wann wurde dieses TikTok-Video gepostet?
Gepostet am 2026-10-22, vor 6 Tagen.