KOMDIGI BANTAH BATASI KONTEN KARHUTLA🔥 Pernyataan Meta Al yang menyebut pemblokiran sejumlah konten demonstrasi dan kritik terhadap pemerintah berkaitan dengan permintaan hukum Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadi sorotan publik. Persoalan ini ramai diperbincangkan setelah tangkapan layar percakapan warganet dengan Meta Al beredar di media sosial pada Rabu (21/10/2026). Jawaban kecerdasan buatan milik Meta tersebut memicu pertanyaan mengenai alasan sejumlah akun dan unggahan yang berkaitan dengan aksi demonstrasi maupun kritik pemerintah tidak dapat diakses atau diduga mengalami pembatasan. Polemik tersebut semakin menjadi perhatian karena muncul di tengah keluhan pengguna media sosial mengenai penurunan jangkauan konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam percakapan yang beredar, Meta AI menyebut sebagian pemblokiran akun terkait demonstrasi terjadi karena adanya permintaan hukum dari Komdigi. Chatbot tersebut juga menjelaskan bahwa platform dapat mengikuti permintaan resmi pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, jawaban chatbot itu belum dapat dijadikan bukti bahwa Komdigi benar- benar mengeluarkan perintah untuk memblokir akun atau unggahan tertentu. Respons Meta Al tersebut merupakan jawaban chatbot terhadap pertanyaan pengguna, bukan pernyataan resmi perusahaan Meta mengenai kasus yang dipersoalkan. Menanggapi polemik yang berkembang, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah meminta platform digital membatasi informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan. Dalam pernyataan yang disampaikan melalui video pada Rabu (21/10/2026), Meutya mengatakan informasi mengenai karhutla yang dibagikan masyarakat justru penting bagi pemerintah sebagai masukan dalam penanganan kebakaran. Menurutnya, masyarakat dapat menyampaikan informasi faktual dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kondisi di lapangan. Pemerintah juga menggunakan kanal media sosial untuk menyebarkan informasi terkait penanganan karhutla Komdigi turut mendorong platform digital agar lebih transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola algoritma yang menentukan distribusi konten kepada pengguna. Meutya juga meminta masyarakat yang merasa unggahannya mengalami gangguan atau pembatasan jangkauan untuk mengajukan pengaduan maupun banding kepada platform terkait. Pengguna dapat melaporkan persoalan tersebut kepada Komdigi. #fyp — @memepolitaik1 TikTok