Tidak ada ruang bagi pelanggaran yang berujung pada sanksi tegas! Tiga personel Polresta Bulungan resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) alias dipecat dari institusi Polri. Upacara PTDH dipimpin langsung Kapolresta Bulungan, Kombes Pol Rofikoh Yunianto, di Lapangan Apel Mapolresta Bulungan, Kamis (22/10/2026). Tiga personel tersebut yakni Bripda Prince Prima Sidulu, Bripda Suharto, dan Bripda Alfian Pakiding. Pemberhentian dilakukan berdasarkan keputusan Kapolda Kalimantan Utara sesuai ketentuan yang berlaku. INI PERINGATAN KERAS BAGI SELURUH PERSONEL! Setiap anggota Polri wajib menjalankan tugas secara profesional, disiplin, dan bertanggung jawab. Seragam serta kewenangan yang melekat bukanlah keistimewaan untuk bertindak di luar aturan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Penegakan disiplin dan kode etik tidak boleh berhenti sebatas imbauan. Ketika pelanggaran terbukti dan memenuhi ketentuan untuk dijatuhi sanksi, tindakan tegas harus dilaksanakan melalui mekanisme yang berlaku. Jangan rusak kepercayaan masyarakat hanya karena ulah segelintir personel! “POLISI BERSAMA MASYARAKAT” BUKAN SEKADAR TAGLINE! Semangat Polisi Bersama Masyarakat harus diwujudkan dalam tindakan nyata: hadir melindungi, melayani dengan humanis, bertindak adil, serta tidak menyalahgunakan kewenangan. Masyarakat membutuhkan polisi yang bisa dipercaya, bukan sekadar terlihat berseragam. Kepercayaan publik dibangun melalui integritas, keteladanan, dan keberanian menegakkan aturan tanpa pandang bulu. PTDH ini menjadi pengingat bahwa setiap personel memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan institusi. Siapa pun yang terbukti melanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum. Tegas terhadap pelanggaran. Profesional dalam pelayanan. Bersama masyarakat menjaga kepercayaan. Sumber: Humas Polresta Bulungan — @korankaltaraのTikTok