Majelis Adat Sasak Soroti Pergeseran Tradisi Nyongkolan, Dorong Aturan Desa untuk Menata Kecimol🌿 Mataram - Majelis Adat Sasak (MAS) menyoroti pergeseran pelaksanaan tradisi nyongkolan yang dinilai mulai menjauh dari tata krama dan nilai adat Sasak. Penataan diperlukan agar tradisi pernikahan tetap lestari tanpa menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Pengerakse Agung Majelis Adat Sasak, Dr. H. Lalu Sajim Sastrawan, menyampaikan pandangan tersebut dalam dialog budaya bertema “Pernikahan Suku Sasak” di Tribun Lombok. Ia menilai kecimol sebagai bentuk kreativitas masyarakat tetap memiliki ruang dalam kebudayaan Sasak. Namun, pelaksanaannya perlu diatur apabila menimbulkan persoalan di ruang publik. Menurut Sajim, persoalan yang muncul bukan semata-mata keberadaan kecimol, melainkan perilaku sebagian pengiring dalam prosesi nyongkolan. Ia menyoroti praktik menari di tengah jalan, penggunaan minuman keras secara terbuka, serta konvoi yang menyebabkan kemacetan dan mengganggu pengguna jalan lainnya. “Yang sering menjadi persoalan adalah iringan nyongkolan. Ada yang berdansa di tengah jalan, membuat kemacetan, kemudian mengonsumsi minuman keras secara terbuka dan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan norma,” ujar Sajim dalam dialog tersebut. Ia mengatakan, kondisi tersebut bahkan mulai memengaruhi cara sebagian masyarakat memandang keberhasilan sebuah begawe atau hajatan. Ukuran keberhasilan nyongkolan, menurutnya, tidak semestinya diukur dari panjangnya kemacetan yang ditimbulkan. Sajim menggambarkan adanya pandangan sebagian masyarakat yang secara satire menilai sebuah gawe berhasil apabila mampu menyebabkan kemacetan hingga beberapa kilometer. Menurutnya, pandangan tersebut menunjukkan adanya pergeseran makna dari tradisi yang semestinya mengedepankan silaturahmi, kebersamaan, kesopanan, dan penghormatan terhadap masyarakat sekitar. Pergeseran Cara Menentukan Waktu Begawe Sajim juga menyoroti perubahan kebiasaan masyarakat Sasak dalam menentukan waktu pelaksanaan kegiatan adat. Pada masa lalu, keluarga yang hendak melaksanakan kurisan anak, pernikahan, maupun begawe terlebih dahulu meminta pertimbangan orang tua mengenai waktu yang dianggap baik untuk memulai kegiatan. Namun, menurut dia, sebagian masyarakat saat ini justru lebih dahulu menyesuaikan jadwal dengan ketersediaan kelompok kecimol yang akan mengiringi nyongkolan. “Dulu kita bertanya kepada orang tua, hari apa yang baik untuk memulai kegiatan begawe. Sekarang ada kecenderungan masyarakat justru bertanya kepada pihak kecimol, kapan mereka bisa ikut nyongkolan,” jelasnya. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar kesenian tetap menjadi bagian dari tradisi, bukan justru menjadi faktor yang menentukan atau menggeser nilai utama dalam pelaksanaan adat. Sejumlah Desa Mulai Membatasi Kecimol Sajim menyebut sejumlah desa telah membuat awig-awig atau aturan di tingkat desa untuk membatasi, bahkan melarang, pertunjukan kecimol dalam kegiatan tertentu. Kebijakan tersebut muncul sebagai respons terhadap persoalan yang dinilai mengganggu ketertiban dan norma masyarakat. Ia mengatakan, wilayah Kota Mataram dan sejumlah daerah di sekitarnya juga telah menerapkan pembatasan terhadap penggunaan kecimol dalam kegiatan tertentu. Menurut Sajim, munculnya larangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari perilaku sebagian pelaku yang dinilai telah melampaui batas norma sosial dan kesopanan. Karena itu, penyelesaian persoalan kecimol tidak cukup dilakukan dengan memberikan stigma terhadap seluruh pelaku seni. Sebelumnya, MAS juga menegaskan bahwa kecimol sebagai kesenian masyarakat tidak perlu dihilangkan. Hal yang perlu ditertibkan adalah bentuk pertunjukan yang bertentangan dengan norma agama, norma sosial, serta ketentuan pemerintah. Pemerintah Desa Diminta Terlibat Untuk menjaga keberlangsungan kecimol sekaligus mencegah konflik di tengah masyarakat, Sajim mendorong pemerintah desa dan masyarakat setempat menyusun aturan yang jelas mengenai pe — TikTok di @sapuklombok