Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkap fakta penting dalam sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang menguji syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang membuktikan Gibran telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat. Hakim Konstitusi juga menyoroti dokumen certificate of attendance yang diserahkan dalam proses penyetaraan pendidikan. Dokumen tersebut pada dasarnya merupakan bukti kehadiran, bukan dokumen yang secara langsung menerangkan seseorang telah menamatkan suatu jenjang pendidikan. Namun, putusan MK tidak serta-merta berujung pada diskualifikasi Gibran. Mahkamah tidak mengabulkan seluruh gugatan pemohon, termasuk permintaan untuk mendiskualifikasi Gibran. Salah satu persoalan yang dipertimbangkan adalah kedudukan Gibran yang saat ini sudah dilantik sebagai Wakil Presiden. Putusan ini pun menyisakan pertanyaan publik: Jika MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA dalam dokumen yang diperiksa, bagaimana proses penyetaraan pendidikan tersebut sebelumnya dapat menjadi dasar pencalonan? Inilah bagian penting dari putusan yang kini menjadi sorotan. 📌 Apa pendapat kalian? Konten ini merangkum fakta persidangan dan putusan MK; tidak menyimpulkan bahwa dokumen pendidikan Gibran palsu atau bahwa Gibran tidak pernah bersekolah sampai jenjang tertentu. #MahkamahKonstitusi #GibranRakabumingRaka #wakilpresiden #viral #medancyber_official — TikTok @medancyber