Perbedaan dokumen pengesahan susunan Nazhir Wakaf Masjid Agung Medan menjadi sorotan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Polonia meminta Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara meninjau kembali susunan kepengurusan tersebut. Permintaan itu disampaikan melalui surat Nomor B-1627/Kua.02.15.16/HM.01/10/2026 tertanggal 14 Oktober 2026 yang ditandatangani Kepala KUA Medan Polonia, Syahpuddin. Dalam surat tersebut, KUA menjelaskan bahwa dokumen pengesahan tertanggal 19 Mei 2015 mencantumkan lima nama pengurus. Namun, dokumen lain hanya memuat tiga orang. Perbedaan ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar perubahan susunan Nazhir, terlebih dua nama, yakni Dr. H. Hasan Matsum dan Dr. H. Asren Nasution, tidak tercantum dalam dokumen yang berisi tiga pengurus. KUA Medan Polonia juga menjelaskan hasil klarifikasi dengan Abdul Muis, mantan Kepala KUA Medan Polonia pada 2015. Berdasarkan keterangan yang dituangkan dalam surat tersebut, dokumen dengan lima nama merupakan dokumen pengesahan yang benar. Selain perbedaan dokumen, proses perubahan susunan Nazhir juga diminta untuk ditelusuri, termasuk keterlibatan pewakif Edy Rahmayadi dan pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Agung Medan. Sebelumnya, Ketua Lembaga Pemerhati Pembangunan dan Pemilu Sumatera Utara (LP3SU), Salfimi Umar, turut meminta BWI Sumut menjelaskan dasar perubahan jumlah Nazhir dari lima orang menjadi tiga orang. Kini, BWI Sumut diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka agar persoalan administrasi wakaf ini tidak berlarut-larut. Penyelesaiannya perlu mengedepankan dokumen yang sah, ketentuan yang berlaku, dan musyawarah bersama pihak-pihak terkait. 💬 Menurut kamu, apakah BWI Sumut perlu membuka dasar perubahan susunan Nazhir agar persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan? Tulis pendapatmu di kolom komentar! #MedanCyber #Medan #MasjidAgungMedan #Wakaf #BWI — TikTok @medancyber