SAMARINDA – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan dalam demonstrasi ribuan mahasiswa di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (21/10/2026). Di tengah ironi sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi, pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Kaltim dinilai belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengakui persoalan antrean BBM perlu dikawal bersama. Menurut dia, persoalannya bukan semata-mata ketersediaan stok, melainkan kuota yang terbatas dan cepat habis di tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Rudy menyampaikan hal itu saat menjawab tuntutan demonstran dalam aksi bertajuk “2 Tahun Prabowo-Gibran: Kaltim Jadi Anak Tiri, Kaltim Jadi Abu di Tanah Sendiri”. Dihadapan demonstran, Rudy Menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus memperjuangkan kebutuhan BBM masyarakat. Namun, kewenangan menentukan kuota berada di pemerintah pusat sehingga penyelesaiannya membutuhkan koordinasi lintas lembaga. “Saya ingin menjelaskan bahwa kami betul-betul memperjuangkan. Hari ini posisi Pertamina over 10 persen, tapi itu bukan jadi alasan,” kata Rudy. Menurut Rudy, persoalan yang dirasakan masyarakat terlihat dari cepatnya BBM habis di SPBU. Bahkan, pasokan yang tersedia disebut dapat ludes sebelum aktivitas pengisian berakhir pada sore hari. Ia mencontohkan SPBU di wilayah pesisir yang rata-rata memiliki kapasitas pasokan sekitar 700 ton per bulan. Jumlah tersebut harus mencakup berbagai jenis BBM, mulai dari Pertamax, Pertalite, Solar, Pertadex, Dexlite, hingga biodiesel. Sementara itu, konsumsi di wilayah yang ia contohkan mencapai sekitar 30 ton per hari. “Jam delapan pagi hingga lima sore sudah habis. Ini yang menjadi masalah dan harus kita kawal,” ujarnya. Dengan konsumsi sekitar 30 ton per hari, kebutuhan selama sebulan dapat mencapai sekitar 900 ton. Jika dibandingkan dengan kapasitas 700 ton per bulan yang disebut Rudy, terdapat selisih sekitar 200 ton. Namun, angka tersebut merupakan ilustrasi kebutuhan dan kapasitas yang disampaikan gubernur, bukan rincian kuota setiap jenis BBM. Kondisi itu memperlihatkan persoalan yang tidak cukup dijawab hanya dengan memastikan stok tersedia. Ketika pasokan yang dialokasikan tidak mampu mengimbangi konsumsi, antrean berpotensi terus berulang. Usulan BBM Kaltim Berkali-kali Tak Terpenuhi Pernyataan Rudy mengenai keterbatasan kuota sejalan dengan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim. Dalam tiga tahun terakhir, kebutuhan BBM yang diajukan pemerintah daerah kerap jauh lebih besar daripada kuota yang ditetapkan. Pada BBM jenis Solar subsidi, misalnya, Kaltim mengusulkan kebutuhan 392.881 kiloliter (KL) pada 2024. Namun, realisasinya hanya 277.831 KL. Pada 2025, usulan meningkat menjadi 465.753,34 KL. Sebaliknya, kuota yang disetujui justru turun menjadi 252.231 KL. Memasuki 2026, pemerintah daerah kembali mengajukan kebutuhan sebesar 415.682,50 KL. Namun, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) hanya menetapkan kuota 268.430 KL. Artinya, pada tahun ini terdapat selisih sekitar 147.252,50 KL antara kebutuhan yang diajukan dan kuota yang ditetapkan. Kesenjangan serupa terjadi pada Pertalite. Pada 2024, dari usulan sebanyak 904.997 KL, realisasi hanya mencapai 718.491 KL. Setahun kemudian, pemerintah provinsi mengajukan 955.323,63 KL. Namun, kuota yang disetujui hanya 620.624 KL. Pada 2026, usulan kebutuhan Pertalite kembali meningkat menjadi 1.034.972,72 KL. Akan tetapi, realisasi yang ditetapkan hanya 508.400 KL. Dengan demikian, kuota Pertalite tahun ini terpaut sekitar 526.572,72 KL dari kebutuhan yang diajukan. Jumlah yang ditetapkan bahkan belum mencapai separuh dari usulan pemerintah daerah. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan BBM Kaltim bukan sekadar keluhan akibat antrean sesaat. [Selengkapnya : Mediakaltim.com] — @media_kaltimのTikTok