KPK Ungkap Peran Eks Kepala BNPB ke Puspom TNI di Kasus Korupsi DSP Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruangan di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Termasuk ruangan mantan Kepala BNPB Suharyanto. Penggledahan terkait dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) BNPB itu berlangsung pada 14-15 Oktober 2026, setelah KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. “Saya tidak terlalu detail. Tetapi beberapa pejabat di BNPB sudah dilakukan termasuk ruangan kepala badan, kedeputian apa saya lupa, dan beberapa kantor staf pengadaan barang dan jasa, termasuk ruangan SGP selaku PPK,” ungkap Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026). Taufik mengatakan, proses penggeledahan berjalan dengan cukup lancar dan beberapa pihak di lingkungan BNPB kooperatif dalam membantu KPK untuk melengkapi pencarian alat-alat bukti atau bukti dokumen lain. Namun Taufik belum menjelaskan barang apa saja yang disita dari ruang Suharyanto. "Ya nanti itu disampaikan mungkin karena ini tidak bisa disiapkan jadi bahannya nanti akan di-update,” ucapnya. Dalam kesempatan itu, Taufik juga menyampaikan bahwa KPK sudah menjelaskan peran Suharyanto dalam kasus tersebut ke Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI). “Tadi untuk (eks) Kepala BNPB saat ekspos sudah dijelaskan juga posisinya kepada rekan-rekan TNI yang sudah hadir, baik di hari tanggal 13 dan tanggal 14 (Oktober) yang lebih lengkap begitu, ada unsur unit penyidikannya juga yang hadir saat itu dan sudah disampaikan kondisi penanganan perkara di KPK," tuturnya. Sehingga, lanjut Taufik, sudah ada pemahaman untuk menindaklanjuti perkara tersebut dengan bersurat kepada Panglima TNI karena Suharyanto berstatus TNI aktif. “Nah ini tentunya akan kita secara formal ya, akan bersurat kepada Panglima TNI karena ini menyangkut TNI aktif. Sehingga nanti akan dilakukan penyidikan tadi kita pendekatannya kolaboratif, sehingga ada sinergi dalam proses penanganannya,” terangnya. Taufik menambahkan, Puspom TNI juga ikut mendampingi KPK saat dilakukan penyegelan di kantor BNPB. “Baik dengan pemasangan segel, itu juga sudah dilakukan bersama-sama dengan puspom TNI. Artinya mendampingi, karena memang ini penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK,” tuturnya. lengkapnya baca https://rilis.id/Hukum/Berita/KPK-Ungkap-Peran-Eks-Kepala-BNPB-ke-Puspom-TNI-di-Kasus-Korupsi-DSP-dYvPEo3 atau klik link di bio profil #rilisid #rilislampung #rilisidlampung — @rilis_idのTikTok