TANYAFAKTA.CO, JAMBI - Aliansi Rakyat Jambi Marah Jilid 2 menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Jambi, Kamis (22/10/2026). Massa mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap, serta membuka transparansi anggaran penanganan bencana. Ada lima tuntutan utama yang disuarakan massa: Audit terbuka anggaran Rp30 miliar yang disebut berasal dari pemerintah pusat untuk penanganan karhutla. Percepatan penanganan karhutla dan pemulihan dampaknya, termasuk layanan kesehatan bagi warga terdampak, pendataan satu pintu, serta pembasahan lahan gambut. Penindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar, termasuk pencabutan izin usaha perkebunan (IUP) dan pembukaan data areal terbakar di wilayah perizinan perusahaan. Langkah pencegahan konkret agar karhutla tidak kembali terjadi di Provinsi Jambi. Tenggat waktu 5 x 24 jam bagi Pemprov Jambi untuk membebaskan Jambi dari kabut asap. Jika tuntutan tak terpenuhi, massa mendesak Gubernur Jambi Al Haris mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Aksi sempat memanas ketika massa mendesak Gubernur menemui mereka. Pagar kantor gubernur mengalami kerusakan setelah ditarik menggunakan tali, sementara akses jalan di depan gerbang sempat diblokade. Desakan ini muncul di tengah memburuknya kualitas udara. Berdasarkan informasi yang diberitakan Jambi Independent, ISPU Kota Jambi pada Kamis (22/10/2026) pagi mencapai 250 atau kategori sangat tidak sehat. Pada 20 Oktober, ISPU dilaporkan mencapai 388 atau kategori berbahaya. Massa berencana kembali menggelar aksi pada 28 Oktober 2026 untuk menyuarakan tuntutan terkait karhutla, kabut asap, dan transparansi anggaran. #AliansiRakyatJambiMarah #KarhutlaJambi #KabutAsap #Jambi #TransparansiAnggaran — TikTok di @tanyafakta.co