Presiden Prabowo Subianto menyetujui kajian Dewan Ekonomi Nasional (DEN) terkait perubahan definisi korupsi yang tidak lagi berfokus pada kerugian keuangan negara, melainkan menitikberatkan pada unsur penyuapan. Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, penyesuaian tersebut diperlukan agar penanganan korupsi di Indonesia mengikuti standar internasional. "Tadi presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari DEN mengenai definisi korupsi. Karena itu penting untuk supaya masalah penanganan korupsi di Indonesia itu berstandar internasional," kata Luhut usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Selasa (20/10/2026). Dalam kajiannya, DEN mengusulkan agar definisi korupsi merujuk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Luhut menyoroti pendekatan Indonesia yang memasukkan kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi. Menurutnya, penyesuaian diperlukan agar definisi tersebut mengikuti standar internasional yang menjadi acuan kajian DEN. Ia menilai, pendekatan yang berfokus pada kerugian negara berpotensi membebani pengelola investasi dan badan usaha milik negara (BUMN), termasuk Danantara. Sebab, kerugian dalam kegiatan investasi tidak serta-merta menunjukkan adanya tindak pidana korupsi, mengingat setiap aktivitas bisnis memiliki risiko. Video: Sekretariat Presiden [Baca berita dan informasi menarik lainnya hanya di www.indozone.id] — TikTok di @indozone.id