Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Selasa (29/9/2026). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Seluruh fraksi di DPR menerima dan menyetujui pengesahan tersebut. Kedelapan fraksi itu terdiri atas PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. APBN 2027 menetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.435,10 triliun dan belanja negara Rp4.106,26 triliun atau terbesar sepanjang sejarah. Dengan postur tersebut, anggaran negara pada tahun depan dirancang mengalami defisit Rp671,16 triliun atau setara 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB). Meski target defisit tidak berubah, pendapatan dan belanja negara masing- masing dinaikkan Rp9,07 triliun dari usulan awal. Kenaikan pendapatan berasal dari tambahan target penerimaan perpajakan sebesar Rp4 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp5,07 triliun. Tambahan pendapatan tersebut digunakan untuk mengimbangi kenaikan belanja sehingga defisit tetap terjaga. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan target defisit dipertahankan untuk memastikan APBN tetap menjalankan fungsinya tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian Untuk mencapai target pendapatan, pemerintah akan mengandalkan perbaikan tata kelola, pemanfaatan teknologi, penegakan hukum, serta pertumbuhan penerimaan perpajakan secara alamiah. Namun, Said mengingatkan perluasan basis pajak tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menambah beban masyarakat. "Perluasan basis pemajakan juga harus berhati-hati agar tidak membebani kehidupan ekonomi rakyat," tegasnya. Menurut Said, kenaikan belanja juga harus dapat diukur dari hasil dan manfaatnya. Tambahan belanja tidak boleh berhenti pada besarnya anggaran yang dicairkan. #mbglovers❤️ — TikTok @memepolitaik1