Suasana Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, diwarnai rangkaian peristiwa krusial dalam sepekan terakhir. Setelah sempat diguncang aksi unjuk rasa ratusan warga yang menuntut kejelasan sertifikat tanah, kantor pelayanan pertanahan tersebut justru dilanda kebakaran hebat yang menghanguskan hampir seluruh ruangan hingga gudang arsip. Rangkaian Peristiwa dan Tuntutan Warga Ketegangan di Kantor BPN Karawang sebelumnya sempat memuncak pada Kamis, 9 Oktober 2026. Ratusan warga Kampung Poponcol mendatangi kantor tersebut untuk menuntut penerbitan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2025 yang dinilai tak kunjung diterbitkan. Dalam aksinya, massa menuntut pergantian Kepala BPN Karawang serta meminta kejelasan karena sertifikat fisik belum diterima meskipun data digital sejumlah bidang tanah diklaim telah terverifikasi. Audiensi saat itu belum membuahkan hasil karena pihak BPN menyatakan status tanah belum clean and clear. Kebakaran Hebat Hanguskan Gudang Arsip Situasi semakin pelik tatkala musibah kebakaran besar melanda Kantor BPN Karawang pada Rabu malam, 14 Oktober 2026. Kobaran api menghanguskan hampir seluruh bagian gedung, termasuk ruangan penting dan gudang arsip tempat penyimpanan dokumen-dokumen pertanahan. Peristiwa ini langsung memicu kekhawatiran mendalam di tengah masyarakat terkait nasib dokumen administrasi dan sertifikat tanah mereka. Jaminan Pemulihan Dokumen oleh Kementerian ATR/BPN Menanggapi keresahan publik dan insiden tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, turun langsung meninjau lokasi kejadian dan memastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Pihak kementerian menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak pertanahan masyarakat. Wamen ATR/BPN menjelaskan bahwa masyarakat tidak perlu panik, sebab pemulihan dokumen-dokumen penting yang terdampak kebakaran akan segera dilakukan. Selain dokumen fisik, arsip pertanahan saat ini telah terintegrasi secara digital melalui sistem basis data (database) komputer pusat KKP, sehingga proses verifikasi dan pemulihan data warga dapat dilakukan dengan optimal. — TikTok de @informasi_karawang