TANYAFAKTA.CO, KOTA JAMBI – Pemblokiran 5.506 sertifikat tanah milik warga yang terdampak konflik Zona Merah Pertamina di Kota Jambi kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Adian Napitupulu, mendesak agar pemblokiran tersebut segera dicabut. Desakan itu disampaikan dalam rapat koordinasi tindak lanjut aspirasi masyarakat terkait konflik agraria Zona Merah di rumah dinas Gubernur Jambi, Senin (19/10/2026). Adian menilai pemblokiran dilakukan tanpa kajian teknis dan data pendukung yang sah. Ia menegaskan, sengketa tanah seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan dengan menggunakan kekuasaan. “Kalau ada yang punya masalah dengan tanah ini, berperkara di pengadilan. Bawa bukti, adu bukti di pengadilan. Bukan membawa kekuasaan,” tegas Adian. Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan, juga menekankan pentingnya penyelesaian berdasarkan verifikasi, kepastian status aset negara, serta perlindungan hak masyarakat yang telah memiliki sertifikat tanah. Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, menyebut sekitar 5.506 bidang tanah warga telah mengalami pemblokiran sejak 2018. Wilayah terdampak meliputi Kenali Asam, Kenali Asam Bawah, Kenali Asam Atas, Paal Lima, Sukakarya, sebagian Simpang Tiga Sipin, dan Mayang Mangurai. Akibat pemblokiran tersebut, warga mengalami hambatan dalam menjual tanah, memecah sertifikat, mengurus warisan, hingga menjadikan tanah sebagai jaminan pinjaman. Pertemuan itu menghasilkan lima kesepakatan bersama, yakni: 1. Mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan konflik Zona Merah. 2. Meminta BPN Kota Jambi membuka blokir sertifikat yang diklaim beririsan dengan aset BMN eks Pertamina, sesuai hasil penanganan dan ketentuan yang berlaku. 3. Mendorong DJKN bersama BPN menginventarisasi dan mengidentifikasi aset negara guna memastikan status, batas, serta dasar hukum kepemilikan tanah. 4. Menjaga keamanan dan menghentikan tindakan represif maupun intimidatif terhadap warga, termasuk penggusuran dan pengusiran selama proses penyelesaian. 5. Menyelesaikan persoalan secara adil, bermartabat, dan mengedepankan kebersamaan. Kini, masyarakat menanti tindak lanjut nyata atas kesepakatan tersebut. Setelah pemblokiran berlangsung sejak 2018, kepastian hukum atas ribuan sertifikat tanah warga menjadi persoalan mendesak yang perlu diselesaikan melalui proses transparan dan sesuai ketentuan hukum. #Jambi #ZonaMerahPertamina #AdianNapitupulu #BAM DPRRI #KonflikAgraria — @tanyafakta.co TikTok