Medan– Ketua Komunitas Milenial Anti Korupsi (KOMIK) mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menelaah dan memeriksa pihak-pihak terkait dalam kegiatan Penguatan Mutu Madrasah melalui Implementasi KBC dan Pendidikan Inklusif yang diselenggarakan PD Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Kota Medan. Desakan tersebut muncul setelah beredarnya surat kegiatan yang mencantumkan kontribusi peserta sebesar Rp100.000 per orang serta dibubuhi stempel Kementerian Agama (Kemenag) Kota Medan. Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar penarikan kontribusi dan penggunaan atribut kedinasan dalam kegiatan tersebut. Surat bernomor 046/Pan.05/S9.IGRA/K.7/X/2026 tertanggal 9 Oktober 2026 itu turut mencantumkan nama Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Kota Medan, H Yose Rizal, yang disebut menandatangani surat atas nama Kepala Kantor Kemenag Kota Medan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pembayaran kontribusi peserta disebut diarahkan ke rekening Bank Sumut atas nama Eny Irmayanti Lubis. Mekanisme penerimaan, pengelolaan, serta pertanggungjawaban dana tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan terbuka dari pihak terkait. Ketua KOMIK mendesak Kejatisu melakukan penelaahan secara objektif guna memastikan apakah terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran prosedur, atau dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. KOMIK juga meminta Kejatisu menelusuri dasar penetapan kontribusi peserta, status kegiatan, persetujuan penggunaan stempel resmi Kemenag, serta pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Menurut KOMIK, penggunaan atribut instansi pemerintah dalam surat kegiatan yang mencantumkan biaya peserta perlu dijelaskan agar masyarakat dan para guru memperoleh kepastian mengenai kedudukan kegiatan tersebut, apakah merupakan program resmi Kemenag atau kegiatan organisasi yang memperoleh rekomendasi maupun persetujuan tertentu. Selain itu, Kemenag Kota Medan dan PD IGRA Kota Medan diharapkan memberikan klarifikasi mengenai mekanisme penyelenggaraan kegiatan serta dasar administrasi yang digunakan. Hingga berita ini disusun, Kepala Kantor Kemenag Kota Medan, Impun Siregar, belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang disampaikan melalui WhatsApp pada Senin (19/10/2026) pukul 15.08 WIB. KOMIK menegaskan bahwa dugaan tersebut harus diuji melalui pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak. Pencantuman kontribusi peserta maupun penggunaan rekening atas nama perorangan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Karena itu, Kejatisu didesak menindaklanjuti informasi tersebut sesuai kewenangan apabila terdapat dasar dan bukti awal yang cukup. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Sumber: Topmetro.news — @isi.sumaterautara TikTok